Nama : Yulia Hastuti
Nim : 0601102010041
BAB SATU
Memahami Konteks Negara
Lingkungan politik dan ekonomi sangat mempengaruhi lembaga keuangan mikro dalam menyelesaikan jasa keuangan bagi masyarakat miskin. Semua faktor dan pengaruh terhadap keuangan mikro dikenal sebagai pemahaman konteks negara.
Pada bab ini menjelaskan bagaimana menempuh pendekatan makro ekonomi untuk meletakkan keuangan mikrodalam konteks negara secara keseluruhan dan memperjelas betapa pentingnya kebijakan dan pengaturan tingkat makro dalam mengembangkan lembaga keuangan mikro dan usaha mikro.
Pemasok Jasa Intermediasi Keuangan
Dalam sistem keuangan para pemasok jasa intermediasi keuangan dapat dibagi dalam lembaga formal, semi formal, dan non formal.
Lembaga keuangan formal seperti Bank pemerintah dan swasta, perusahaan asuransi, dan perusahaan pembiayaan memperoleh pengesahan dari pemerintah dan pengawasan perbankan. Lembaga semi formal tidal diatur oleh pihak yang berwenang di bidang perbankan namun biasanya diizinkan dan diawasi oleh instansi pemerintah lainnya. Sebagai contoh adalah koperasi kredit yang seringkali di awasi oleh biro yang membawahi koperasi. Sedangkan perantara keuangan non formal beroperasi diluar struktur pengaturan dan pengawasan pemerintah. Mereka mencakup pelepas uang, pemilik rumah gadai, kelompok mandiri, dan lembaga swadaya masyarakat.
Pengaruh program pemerintah terhadap penyedia swasta
Program keuangan mikro yang dilajnkan oleh pemerintah dapat mengganggu keberhasilan kegiatan keuangan mikro. Seperti pelaksanaan program keuangan mikro bersubidi yang kurang efisien. Dengan adanya layanan kesehatan, social atau kegiatan bukan keuangan lainnya yang dilaksanakan oleh departemen atau kementerian negara, mempunyai pengaruh negatif terhadap penyedia jasa keuangan mikro secara berkelanjutan.
Program pemerintah seringkali dirasakan sebagai kesejahteraan sosial, daripada sebagai usaha pembangunan ekonomi. Pemerintah yang membebaskan masyarakat miskin dari kewajiban membayar pinjaman kepada bank pemerintah dapat berpengaruh besar atas LKM sektor swasta, yang memungkinkan para peminjamnya untuk salah paham bahwa pinjaman mereka juga tidak perlu dibayar kembali.
Pengaruh penyedia keuangan mikro swasta terhadap pemasok lain
LKM sektor swasta terdiri dari kelompok pribumi atau LSM yang dijalankan tokoh masyarakat setempat. Beberapa LKM swasta masih memberikan subsidi suku bunga atau memberikan layanan bersubsidi, pihak lain lain menciptakan operasi yang sanggup mencukupi keperluannya sendiri (swasembada) dan semakin kurang mengandalkan diri pada dana eksternal dari donor.
LKM sektor swasta yang beroperasi disuatu Negara atau wilayah mempengaruhi keberhasilan para penyedia baru dengan menetapkan harapan dari pelanggan.
Kebijakan Sektor Keuangan dan Penegakan Hukum
Penting sekali untuk meneliti kebijakan sektor keuangan dan lingkungan hukum yang berhubungan dengan keuangan mikro. Kebijakan sektor keuangan meliputi :
• Kebijakan sektor bunga
• Alokasi pinjaman yang diamanatkan pemerintah
• Penegakan hukum dari kewajiban berdasarkan kontrak dan kemampuan menyita aktiva yang telah digadaikan.
Berbagai Risiko dalam Industri Keuangan Mikro
Khusus untuk LKM ada empat risiko utama, yaitu :
• Risiko Portfolio
• Kepemilikan dan Tata Kelola
Seperti : Pengawasan memadai dari manajemen
Struktur organisasi dan kepemilikan
Pendalaman keuangan secukupnya
• Risiko Manajemen
Seperti : Sistem desentralisasi opersaional
Efisiensi Manajemen
Informasi Manajemen
• Industri Baru
Seperti : Manajemen pertumbuhan
Produk dan jasa baru
Nim : 0601102010041
BAB SATU
Memahami Konteks Negara
Lingkungan politik dan ekonomi sangat mempengaruhi lembaga keuangan mikro dalam menyelesaikan jasa keuangan bagi masyarakat miskin. Semua faktor dan pengaruh terhadap keuangan mikro dikenal sebagai pemahaman konteks negara.
Pada bab ini menjelaskan bagaimana menempuh pendekatan makro ekonomi untuk meletakkan keuangan mikrodalam konteks negara secara keseluruhan dan memperjelas betapa pentingnya kebijakan dan pengaturan tingkat makro dalam mengembangkan lembaga keuangan mikro dan usaha mikro.
Pemasok Jasa Intermediasi Keuangan
Dalam sistem keuangan para pemasok jasa intermediasi keuangan dapat dibagi dalam lembaga formal, semi formal, dan non formal.
Lembaga keuangan formal seperti Bank pemerintah dan swasta, perusahaan asuransi, dan perusahaan pembiayaan memperoleh pengesahan dari pemerintah dan pengawasan perbankan. Lembaga semi formal tidal diatur oleh pihak yang berwenang di bidang perbankan namun biasanya diizinkan dan diawasi oleh instansi pemerintah lainnya. Sebagai contoh adalah koperasi kredit yang seringkali di awasi oleh biro yang membawahi koperasi. Sedangkan perantara keuangan non formal beroperasi diluar struktur pengaturan dan pengawasan pemerintah. Mereka mencakup pelepas uang, pemilik rumah gadai, kelompok mandiri, dan lembaga swadaya masyarakat.
Pengaruh program pemerintah terhadap penyedia swasta
Program keuangan mikro yang dilajnkan oleh pemerintah dapat mengganggu keberhasilan kegiatan keuangan mikro. Seperti pelaksanaan program keuangan mikro bersubidi yang kurang efisien. Dengan adanya layanan kesehatan, social atau kegiatan bukan keuangan lainnya yang dilaksanakan oleh departemen atau kementerian negara, mempunyai pengaruh negatif terhadap penyedia jasa keuangan mikro secara berkelanjutan.
Program pemerintah seringkali dirasakan sebagai kesejahteraan sosial, daripada sebagai usaha pembangunan ekonomi. Pemerintah yang membebaskan masyarakat miskin dari kewajiban membayar pinjaman kepada bank pemerintah dapat berpengaruh besar atas LKM sektor swasta, yang memungkinkan para peminjamnya untuk salah paham bahwa pinjaman mereka juga tidak perlu dibayar kembali.
Pengaruh penyedia keuangan mikro swasta terhadap pemasok lain
LKM sektor swasta terdiri dari kelompok pribumi atau LSM yang dijalankan tokoh masyarakat setempat. Beberapa LKM swasta masih memberikan subsidi suku bunga atau memberikan layanan bersubsidi, pihak lain lain menciptakan operasi yang sanggup mencukupi keperluannya sendiri (swasembada) dan semakin kurang mengandalkan diri pada dana eksternal dari donor.
LKM sektor swasta yang beroperasi disuatu Negara atau wilayah mempengaruhi keberhasilan para penyedia baru dengan menetapkan harapan dari pelanggan.
Kebijakan Sektor Keuangan dan Penegakan Hukum
Penting sekali untuk meneliti kebijakan sektor keuangan dan lingkungan hukum yang berhubungan dengan keuangan mikro. Kebijakan sektor keuangan meliputi :
• Kebijakan sektor bunga
• Alokasi pinjaman yang diamanatkan pemerintah
• Penegakan hukum dari kewajiban berdasarkan kontrak dan kemampuan menyita aktiva yang telah digadaikan.
Berbagai Risiko dalam Industri Keuangan Mikro
Khusus untuk LKM ada empat risiko utama, yaitu :
• Risiko Portfolio
• Kepemilikan dan Tata Kelola
Seperti : Pengawasan memadai dari manajemen
Struktur organisasi dan kepemilikan
Pendalaman keuangan secukupnya
• Risiko Manajemen
Seperti : Sistem desentralisasi opersaional
Efisiensi Manajemen
Informasi Manajemen
• Industri Baru
Seperti : Manajemen pertumbuhan
Produk dan jasa baru
Tidak ada komentar:
Posting Komentar